Top News > Berita Hukum
 
 
 

Berita Hukum

Perlu Undang-Undang Tentang Tataniaga Batu Mulia Di Indonesia

Medan-okemedannews.com

Ketua Umum Asosiasi Pecinta Batu Permata Sumatera  Utara (APBPSU) Marajohan Batubara mengharapkan dukungan dari perintah dan DPR untuk mengupayakan  melahirkan regulasi  tentang tataniaga batu mulia di Indonesia.

"Ke depan perlu ada peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang tataniaga batu mulia Indonesia. Batu mulia dari Indonesia yang keluar dari Indonesia jangan berbentuk bongkahan,"tegas Marajohan, di saat memberikan kata sambutan di  even pameran terbesar batu mulia Indonesia di Bandara International Kualanamu (Kualanamu International Airport Gemstone Fair  2015), Selasa (2/6/2015).

Asosiasi Pecinta Batu Permata Sumatera  Utara (APBPSU), papar Marajohan, telah membuat tim untuk merancang regulasi tataniaga batu mulia di Indonesia."Tata cara eksploitasi batu mulia di Indonesia perlu ada regulasi atau Undang-Undang,"tegas Batubara lagi.
(***)

HIMMAH Berunjuk Rasa di DPRD Sumut

Medan-okemedannews.com

Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rabu (21/1/2015).

Aksi unjuk rasa massa HIMMAH berkaitan dengan persoalan hukum  Sekda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Hasban Ritonga.

"Kami minta DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk merekomendasikan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho agar mempertimbangkan kembali Sekda Pemprovsu Hasban Ritonga dan menggantikannya dengan pejabat penyelenggara pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas dari KKN serta tidak masih dalam masalah hukum,"tegas Ketua HIMMAH Provinsi Sumatera Utara Nurul Yakin Sitorus saat berorasi di gedung dewan.

Aspirasi dari aksi unjuk rasa  HIMMAH Provinsi Sumatera Utara diterima oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara H Nezar Joeli dan Iskandar Sakti Batubara.Di hadapan massa HIMMAH, H Nezar Joeli mengatakan mengangkat dan melantik Hasban Ritonga merupakan keputusan kontroversial."Kita bukan benci kepada Hasban Ritonga.Tapi kita ingin Sumatera Utara lebih baik lagi.Kami ingin Mendagri mengevaluasi Sekda Pemprovsu Hasban Ritonga,"tegas Nezar. (***)








 
 
 
www.okemedannews.com